Menpan-RB Klarifikasi Kemiskinan Estimasi Rp500 T Habis Rapat

Jakarta, CNNIndonesia —

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meralat soal anggaran penghapusan kemiskinan Rp 500 triliun dihabiskan hanya untuk pertemuan dan studi banding.

Anas menjelaskan, tidak semua anggaran digunakan untuk rapat dan studi banding saja.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada beberapa lembaga, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misalnya ada studi banding tentang kemiskinan, ada sosialisasi Program pengentasan kemiskinan berulang kali di hotel-hotel, faktanya ada, tapi tidak lebih dari Rp500 triliun habis untuk studi banding dan pertemuan,” kata Anas seperti dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu (29/1).

Anas menegaskan, instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas meminta agar anggaran yang tersedia digunakan tepat sasaran untuk program-program yang berdampak langsung pada warga.

Ia kemudian mencontohkan kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan.

“Sama seperti minggu lalu, kami menerima perwakilan dari pemda dari Sumatera dan Kalimantan yang jaraknya sangat jauh, untuk konsultasi reformasi birokrasi dengan tema kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap pemda. Hari, 10 pemda bisa datang. Berapa biayanya,” tambahnya.

Anas mengatakan strategi untuk berhemat adalah dengan konsultasi online.

“Sebaiknya anggaran dialihkan untuk menambah alokasi pemberdayaan yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Anas menjelaskan, pernyataan tentang angka kemiskinan disampaikan pada saat sosialisasi kebijakan baru tentang departemen fungsional hibrida di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ia mengatakan saat itu konteksnya adalah menyusun kerangka logis untuk isu reformasi birokrasi dengan tema pengentasan kemiskinan. Saat itu, Anas menjelaskan kerangka logika Pemda tentang isu pengentasan kemiskinan harus fokus.

“Saat itu saya sampaikan bahwa ada program-program instansi pemerintah yang tidak selaras. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan, tetapi beberapa program studi banding dan sosialisasi atau pertemuan sosialisasi program kemiskinan. Jadi, tidak semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi ada juga, jadi tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan,” kata Anas.

“Ada yang ingin mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pernyataan Anas bahwa anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun hanya dihabiskan untuk rapat dan studi banding menuai kecaman, termasuk dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan DPR.

(ryn/isn)

(Gambar: Video CNN)